Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebijakan publik? Apakah ini cuma urusan pemerintah atau sebenarnya ada hubungannya dengan kita juga? Nah, yuk kita coba bongkar bareng-bareng dengan bahasa yang ringan dan asik. Siapa tahu, setelah ini, Anda jadi jago ngobrolin kebijakan publik sambil ngopi!
Kebijakan publik sebenarnya nggak seseram yang mungkin Anda bayangkan. Coba bayangkan kebijakan publik itu seperti resep masakan dari sebuah negara. Kalau resepnya mantap, pasti masakan negaranya juga bakal lezat. Tapi kalau resepnya kurang pas, hasilnya tentu tidak akan sesuai harapan.
Jadi, apa itu kebijakan publik? Sederhananya, kebijakan publik adalah aturan main yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan kita bersama. Bayangkan negara ini sebagai sebuah grup chat besar banget. Nah, kebijakan publik itu adalah rules yang di-pin sama admin grup (dalam hal ini pemerintah) supaya grup chatnya nggak berantakan.
Tapi, kebijakan publik bukan cuma soal aturan saja. Kebijakan publik juga mencakup program-program pemerintah yang kita rasakan manfaatnya langsung, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau jaminan kesehatan nasional (JKN). Kebijakan publik juga tentang apa yang pemerintah putuskan untuk lakukan. Misalnya, pemerintah memutuskan untuk membangun jembatan di suatu daerah atau memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Itu semua termasuk kebijakan publik.
Ada tiga kata kunci dalam kebijakan publik yang perlu Anda ingat, yaitu : dibuat oleh pemerintah (bisa pusat atau daerah), bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu, dan menyangkut kepentingan orang banyak (makanya disebut ‘publik’).
Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis kebijakan publik. Ibarat menu di warteg, pilihannya banyak banget! Anderson (2006) menyebutkan bahwa kebijakan publik berdasarkan sifatnya bisa dibagi ke dalam empat kategori utama, yaitu : kebijakan substantif dan prosedural; kebijakan regulatif, distributif, dan redistributif, kebijakan material dan simbolik; serta kebijakan yang melibatkan barang publik (public goods) atau barang privat (private goods).
Kebijakan substantif adalah kebijakan yang nentuin apa yang pengen dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini langsung ngasih keuntungan, kerugian maupun biaya dan manfaatnya ke masyarakat. Bayangkan ini seperti pemerintah memutuskan memberikan subsidi pendidikan untuk keluarga yang kurang mampu. Nah, dampaknya, anak-anak dari keluarga tersebut bisa lebih mudah mengakses pendidikan. Sedangkan, kebijakan prosedural lebih fokus pada bagaimana caranya atau siapa yang punya wewenang. Contohnya, kebijakan tentang mekanisme pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Kebijakan ini menentukan gimana proses pemilihannya dan siapa aja yang boleh nyalon.
Lanjut ke kebijakan regulatif, yang ngatur perilaku individu atau kelompok atau lembaga. Misalnya, aturan lalu lintas yang bikin Anda nggak bisa seenaknya belok kiri atau ngebut ala Fast and Furious. Kemudian ada kebijakan distributif yang membagikan sumber daya ke masyarakat. Misalnya, program bantuan sosial atau beasiswa. Ingat waktu Anda dapat BLT? Itu berkat kebijakan distributif. Kebijakan redistributif agak beda nih, ini kayak ambil dari yang satu untuk dikasih ke yang lain. Contohnya, pajak progresif di mana orang kaya bayar lebih banyak untuk subsidi buat yang kurang mampu.
Terus ada kebijakan material yang kasih keuntungan langsung berupa sumber daya. Misalnya, bantuan permodalan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kayak pinjaman bunga rendah buat pelaku usaha. Di sisi lain, kebijakan simbolik lebih ke nilai simbolis, kayak kebijakan penetapan hari nasional lingkungan hidup, yang tujuannya biar orang makin sadar pentingnya jaga lingkungan.
Terakhir, kebijakan public goods yang ngatur penyediaan barang atau layanan publik, misalnya layanan kesehatan gratis untuk semua warga negara. Sementara kebijakan private goods lebih ke penyediaan barang buat pasar bebas, contohnya kebijakan deregulasi harga bahan pokok yang nentuin harga barang ngikutin pasar.
Seru, kan? Kebijakan publik itu ada di mana-mana, dari hal kecil seperti aturan parkir sampai hal besar seperti sistem pemilu. Jadi, tiap kali Anda mengeluh “Kenapa pembuat kebijakan begini, sih?”, sebenarnya Anda sedang mengomentari kebijakan publik!
Tapi, sebelum kita cepat menilai apakah kebijakan itu baik atau buruk, ingatlah bahwa membuat kebijakan publik itu nggak mudah. Bayangkan bagaimana tidak mudahnya membuat aturan yang bisa memuaskan lebih dari 280 juta orang Indonesia. Tidak mudah, kan?
Makanya, penting banget buat kita memahami dasar-dasar kebijakan publik. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menilai, dan lebih cerdas dalam memberikan masukan. Jadi, bukan cuma bisa mengkritik “Pembuat Kebijakan” saja, tapi juga bisa memberikan saran yang konstruktif, seperti “Mungkin lebih baik begini, Pak, karena…”.
Sekarang, setelah Anda tahu apa itu kebijakan publik dan jenis-jenisnya, Anda pasti bakal melihat berita di TV dengan cara yang berbeda. Anda bisa jadi yang paling paham saat ngobrolin isu-isu nasional sama teman-teman!
Yuk, mulai sekarang, pahami kebijakan publik lebih dalam lagi. Dengan begitu, kita bisa berkontribusi lebih baik untuk masyarakat. Kalau Anda punya ide atau masukan, jangan ragu untuk menyuarakannya. Ingat, kebijakan publik itu dibuat untuk kita, oleh kita, dan demi kita semua!
Kalau Anda merasa tulisan ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar, ya! Dan jangan ragu untuk share ke teman-teman Anda agar mereka juga bisa belajar dari postingan ini. Terima kasih atas dukungan Anda untuk blog ini!
